Ketika Layar Jadi Tempat Paling Berbahaya: Cyber Sexual Harassment yang Luput dadri Radar Guru Bimbingan dan Konseling

Bagi sebagian besar siswa hari ini, gawai bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah ruang belajar, ruang bergaul, sekaligus ruang mencari jati diri. Namun di balik layar yang tampak biasa itu, tersembunyi ancaman yang jarang disadari sekolah: kekerasan seksual siber, atau cyber sexual harassment (CSH). Ironisnya, semakin dalam siswa tenggelam dalam dunia digital, semakin jauh pula jangkauan pengawasan dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan, termasuk dari guru BK yang idealnya menjadi garda terdepan.

Kembali melihat situasi yang terjadi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa CSH pada siswa bukan lagi kasus langka. Mulai dari pelecehan verbal di kolom komentar, permintaan foto atau video bernuansa seksual, hingga ancaman dan pemerasan berbasis konten pribadi, semua terjadi di ruang yang sayangnya nyaris tak terpantau oleh sekolah.

Pertanyaan mendasar guru BK ada; bagaimana perannya dan apakah keberadaannya benar-benar dapat membantu siswa menghadapi situasi ini? Salah satu akar masalah yang jarang dibahas secara terbuka adalah keterbatasan struktural guru BK itu sendiri. Berbeda dengan guru mata pelajaran, guru BK di banyak sekolah tidak memiliki jam masuk kelas resmi. Akibatnya, tidak ada ruang sistematis untuk memberikan edukasi pencegahan, termasuk soal literasi keamanan digital dan pengenalan CSH sejak dini.

Tanpa adanya jam khusus BK untuk memberikan layanan di kelas, peran BK bergeser menjadi serba reaktif, yang berarti baru bergerak setelah ada laporan atau kasus yang mencuat. Padahal, fungsi paling penting dari layanan BK justru ada pada sisi preventif, mengedukasi siswa sebelum mereka menjadi korban, bukan hanya menangani setelah luka sudah terjadi. Ditambah rasio guru BK yang jauh dari ideal dibandingkan dengan jumlah siswa, wajar jika upaya pencegahan CSH nyaris tidak punya ruang untuk tumbuh di banyak sekolah.

Kemudian bertemu dengan lapisan masalah kedua yang tidak kalah serius, siswa yang menjadi korban justru memilih diam. Tanpa edukasi awal, banyak siswa bahkan tidak menyadari bahwa yang mereka alami adalah bentuk kekerasan yang bisa dan berhak dilaporkan. Yang muncul justru rasa malu, takut disalahkan, atau khawatir dicap "aneh" oleh teman sebaya. Ketakutan ini diperparah oleh kekhawatiran umum di kalangan korban kekerasan seksual, takut orang tua tahu, takut dianggap mengundang masalah, atau takut justru dijadikan sasaran komentar dan respon negatif yang tidak membantu korban untuk pulih justru sebaliknya menjatuhkan mental si korban, misalnya saja ungkapan "kenapa kamu balas chat itu, kenapa kamu kirim foto itu". Tanpa bekal pemahaman bahwa mereka bukan pihak yang salah, siswa lebih memilih menanggung sendiri daripada mencari pertolongan.

Dua persoalan ini sebenarnya saling mengunci menjadi satu lingkaran yang sulit diputus. Guru BK tak punya akses ke kelas, sehingga tidak ada edukasi pencegahan. Karena tidak ada edukasi, siswa tidak melek terhadap isu CSH. Karena tidak melek, siswa yang menjadi korban memilih diam. Karena korban diam, kasus tidak pernah terdeteksi. Karena tidak terdeteksi, sekolah menganggap tidak ada masalah dan karena dianggap tidak ada masalah, tidak pernah ada urgensi untuk memberi guru BK akses masuk kelas. Siklus inilah yang membuat CSH pada siswa terus luput dari radar, bukan karena tidak ada, tetapi karena sistem yang ada saat ini tidak dirancang untuk menangkapnya sejak dini.

Memutus siklus ini membutuhkan langkah paling mendasar seperti, memberi guru BK ruang formal untuk masuk kelas, bukan sekadar hadir saat ada masalah. Edukasi preventif soal keamanan digital dan pengenalan CSH perlu menjadi bagian dari layanan BK yang terjadwal, bukan opsi tambahan yang bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Sebab pada akhirnya, siswa tidak butuh sekolah yang baru bergerak setelah ada korban. Mereka butuh sistem yang hadir sebelum layar sempat menjadi tempat paling berbahaya bagi mereka.